Rabu 17 Oktober 2018 | 6 Safar 1440 H | 02:54:41
IP Anda : 54.198.15.20
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

Unduh Berkas

EDARAN MENPANRB NO. 1 TAHUN 2015 (91.08 KB)

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

 

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Surat Edaran tersebut di atas, seluruh pimpinan instansi pemerintah perlu menerapkan kebijakan sebagai berikut:
1. Menetapkan wajib lapor kekayaan bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2. Menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN selain pada butir 1 secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing dengan ketentuan:
a. Menggunakan format pelaporan sebagaimana terlampir;
b. Laporan tersebut disampaikan paling lambat:
- 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
- 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
- 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

 

Gunakan tombol download untuk mengunduh berkas, jika link tidak ditemukan coba gunakan link alternatif, Laporkan broken Link


File lainnya dalam kategori ini (Random)
  • PMK NOMOR 65/PMK.02/2015 (12.9 MB)
  • PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2015 (288.51 KB)
  • PMK NOMOR 57/PMK.02/2015 (2.11 MB)
  • LAMPIRAN EDARAN MENPANRB NO. 1 TAHUN 2015 (38.1 KB)
  • PERMENPANRB NO. 52 TAHUN 2014 (562.19 KB)
  • Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2014 (480.78 KB)
  • Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 (2.28 MB)
  • Perka LKPP Nomor 11 Tahun 2014 (448.29 KB)
  • Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 (6.2 MB)
  • Data yang disajikan disini adalah data dari Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama pada portal http://infoperkara.badilag.net


    Putusan Banding

    Putusan Banding Tahun 2015

    Putusan yang dipublikasi pada website ini adalah putusan yang telah melalui proses anonimasi (pengaburan) identitas para…

    Putusan Banding Tahun 2014

    Putusan Banding Tahun 2013

    Putusan Banding Tahun 2012

    Putusan Banding Tahun 2011

     

    Laporan Perkara

    LAPORAN KEADAAN PERKARA BULAN JULI TAHUN 2015

    Surat Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A/645/OT.01.2/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Laporan Keadaan…

    Laporan Perkara Tahun 2015

    Perkara Banding yang ditangani Tahun 2014

    Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

    Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

     

    Kepegawaian

    Data Statistik Sumber Daya Manusia Tahun 2014

    SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai…

    Data Statistik Kepegawaian Tahun 2013

    Data Statistik Kepegawaian Tahun 2012

    Data Statistik Kepegawaian Tahun 2011

    Data Statistik Kepegawaian Tahun 2010

     
     

    Aset Pengadilan

    Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor tahun 2013

    Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan penatausahaan sarana dan prasarana kantor di Pengadilan Tinggi Agama Kendari,…

    Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

    Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2011

    Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2010

    Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

     

    DIPA / APBN

     

    Realisasi Anggaran

     
    Powered by yudhi.tc@gmail.com @2013
    Render time: 0.0835 Memory: 5.91MB
    | Hari ini : 443 Bulan ini : 36,371 Tahun ini : 725,458 Total 6,619,867 Hit Kunjungan    RSS | Site Map | Facebook | Admin