Jum'at 27 April 2018 | 11 Sya'ban 1439 H | 15:36:00
IP Anda : 54.224.234.8
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: PENGADAAN BARANG / JASA

Pengumuman pengadaan barang dan jasa milik pemerintah yang sedang atau akan diadakan oleh instansi, mulai dari proses rencana umum, pelelangan, pengumuman pemenang, pelaksanaan dan hasil pelaksanaanya.

 

Berdasarkan Pepres 70 Tahun 2012, tentang perubahan kedua Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Inpres No.1 tahun 2013 tentang kewajiban penggunaan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, maka sejak tahun 2013, Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah menggunakan LPSE sebagai media untuk melakukan proses pengadaan tersebut.

 

Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Pengadilan Tinggi Agama Kendari dapat dilihat pada LPSE Mahkamah Agung RI, KLIK DISINI.

Sedangkan untuk Rencana Umum Pengadaan Pengadilan Tinggi kendari dan telah diumumkan secara nasional di portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Silahkan kunjungi alamat berikut : http://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/penyedia/satker/719

Kewajiban Pergunakan LPSE dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Instruksi Presiden No.1 Tahun 2013 tentang Kewajiban melakukan Lelang 100% Secara Elektronik/E-Procurement (e-tendering dan e-purchasing)

Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 yang salah satu isinya (Lampiran butir 11, halaman 10) adalah menetapkan dalam APBN/APBD Tahun 2012, sekurang-kurangnya 75% dari seluruh anggaran belanja K/L dan 40% belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa WAJIB menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)atau (E-Procurement/E-Proc) melalui Layanan Pengadaan Secara Elekronik (LPSE)sendiri atau LPSE terdekat. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2013, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres terbaru yaitu Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013 dan Lampiran.

Salah satu isinya adalah mewajibkan pelaksanaan pelelangan secara elektronik (E-Proc) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang pada butir 147 pada lampiran Inpres tersebut (halaman 48). Kewajban ini mulai berlaku pada tanggal Inppres no. 1 Tahun 2013 dikeluarkan yaitu tanggal 25 Januar 2013.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- See more at: http://www.kopertis12.or.id/2013/07/11/kewajiban-pergunakan-lpse-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah.html#sthash.pbuLa1QJ.dpuf

Kewajiban Pergunakan LPSE dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Instruksi Presiden No.1 Tahun 2013 tentang Kewajiban melakukan Lelang 100% Secara Elektronik/E-Procurement (e-tendering dan e-purchasing)

Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 yang salah satu isinya (Lampiran butir 11, halaman 10) adalah menetapkan dalam APBN/APBD Tahun 2012, sekurang-kurangnya 75% dari seluruh anggaran belanja K/L dan 40% belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa WAJIB menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)atau (E-Procurement/E-Proc) melalui Layanan Pengadaan Secara Elekronik (LPSE)sendiri atau LPSE terdekat. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2013, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres terbaru yaitu Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013 dan Lampiran.

Salah satu isinya adalah mewajibkan pelaksanaan pelelangan secara elektronik (E-Proc) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang pada butir 147 pada lampiran Inpres tersebut (halaman 48). Kewajban ini mulai berlaku pada tanggal Inppres no. 1 Tahun 2013 dikeluarkan yaitu tanggal 25 Januar 2013.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- See more at: http://www.kopertis12.or.id/2013/07/11/kewajiban-pergunakan-lpse-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah.html#sthash.pbuLa1QJ.dpuf

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) PTA KENDARI TA 2015

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 334-1/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 19 November 2014 dan Surat Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Kendari Nomor W23.U/20/ULP/XI/2014 tanggal 27 November 2014 peihal Langkah-langkah strategis Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2015, maka Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk tahun anggaran 2015, diumumkan untuk publik… Selengkapnya

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) PTA KENDARI TA 2014

Berdasarkan hasil penelaahan pagu definitif DIPA TA 2014 Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan  Badan Pengawas MARI tanggal 24 Juli 2013, terdapat alokasi anggaran Rehab Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Prototype Finishing, maka dengan ini mengalokasikan Anggaran kegiatan pembangunan gedung berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 dengan rincian sebagai… Selengkapnya

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH TA 2013 PA BAU-BAU

Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Kantor pengadilan agama bau bau untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013. RUP PA Bau Bau Tahun 2013 Selengkapnya

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PA PASARWAJO TA 2013

Rencana Umum pengadaan barang/jasa Pengadilan Agama Pasarwajo Tahun Anggaran 2013, Dokumen selengkapnya di bawah ini : Selengkapnya

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PTA KENDARI TA 2013

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2013 LIHAT DIBAWAH INI: RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SELURUH PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PTA KENDARI TA 2013 SELENGKAPNYA DAPAT DIUNDUH DISINI Selengkapnya

Data yang disajikan disini adalah data dari Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama pada portal http://infoperkara.badilag.net


Putusan Banding

Putusan Banding Tahun 2015

Putusan yang dipublikasi pada website ini adalah putusan yang telah melalui proses anonimasi (pengaburan) identitas para…

Putusan Banding Tahun 2014

Putusan Banding Tahun 2013

Putusan Banding Tahun 2012

Putusan Banding Tahun 2011

 

Laporan Perkara

LAPORAN KEADAAN PERKARA BULAN JULI TAHUN 2015

Surat Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A/645/OT.01.2/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Laporan Keadaan…

Laporan Perkara Tahun 2015

Perkara Banding yang ditangani Tahun 2014

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

 

Kepegawaian

Data Statistik Sumber Daya Manusia Tahun 2014

SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai…

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2013

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2012

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2011

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2010

 
 

Aset Pengadilan

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor tahun 2013

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan penatausahaan sarana dan prasarana kantor di Pengadilan Tinggi Agama Kendari,…

Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2011

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2010

Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

 

DIPA / APBN

 

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2015

Tabel Data Distribusi Realisasi Anggaran Perbulan DIPA Program 01 tahun 2015 Periode per Bulan Belanja Pegawai …

Realisasi Anggaran DIPA tahun 2014

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2013

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2012

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2011

 
Powered by yudhi.tc@gmail.com @2013
Render time: 0.1046 Memory: 6.67MB
| Hari ini : 3,880 Bulan ini : 81,835 Tahun ini : 316,070 Total 6,210,479 Hit Kunjungan    RSS | Site Map | Facebook | Admin