Minggu 21 Januari 2018 | 4 Jumadil Awwal H | 09:48:08
IP Anda : 54.91.16.95
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

Wilayah Hukum / Yursdiksi

Wilayah Hukum suatu Pengadilan merupakan kompetensi relatif Pengadilan Tinggi Agama yang meliputi wilayah Provinsi dan Pengadilan Agama yang meliputi wilayah Kabupaten atau Pemerintahan Kota. Dalam hal ini masih sering dijumpai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya tumpang tindih, sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kompetensi relatif Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat terlaksana sebagimana mestinya, karena perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama tidak sesuai dengan wilayah hukum dan Kabupaten/Kota. Akibatnya perkara tersebut tidak dapat diproses, sehingga kepastian hukum dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak akan terwujud.

Provinsi Sulawesi tenggara sebelum terbentuk Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang yang sekarang PengadilanTinggi Agama Makassar, meliputi 4 (empat) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Kendari, Pengadilan Agama Bau-bau, Pengadilan Agama Kolaka dan Pengadilan Agama Raha, ternyata ke empat Pengadilan Agama tersebut tidak mampu memberikan pelayanan hukum yang optimal terhadap pencari keadilan karena jarak antara Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang/Makassar dengan 4 Pengadilan Agama dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut sangat jauh dan terdiri dari kepulauan.

Bahwa menurut ketentuan pasal 4 ayat (2)  dan ayat (3), Pengadilan Agama  berkedudukan di Ibu Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka kehadiran Pengadilan Tinggi Agama Kendari sangat diperlukan, dan pada Tahun 1995 terbentuk Pengadilan Tinggi Agama Kendari, menyusul pembentukan Pengadilan Agama Unaaha pada tahun 1996 dan hal ini pulalah yang mendorong perlunya menyusun tersendiri wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk menjadi pedoman dan pendorong dalam pelaksanaan tugas

Tujuan dari penentuan Yurisdiksi adalah tertatanya Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Tinggi Agama dan  Pengadilan  Agama  se wilayah  Pengadilan Tinggi Agama Kendari sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara, terdiri dari 7 Pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota. Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut:

No. Nama Pengadilan Agama Daerah Hukum Klas Jumlah Wilayah Jarak Dtg. PTA. Ket
Kec. Kel./Desa
1 2 3 4 5 6 7 8
1.

PA Kendari

Kota Kendari

IA 10   1 km Darat
2.

PA Bau-Bau

Kota Bau-Bau, Kab. Bombana, Kab. Wakatobi

II 39   250 km Laut, Darat, Udara
3.

PA Kolaka

Kab.Kolaka, Kab. Kolaka Utara, Kab. Kolaka Timur

II 34   185 km Darat, Udara
4.

PA Raha

Kab. Muna, Kab. Buton Utara II 43   220 km Laut, Darat
5.

PA Unaaha

Kab.Konawe, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Selatan

II 18   90 km Darat
6.

PA Andoolo

Kab. Konawe Selatan

II 7   90 km Darat
7.

PA Pasarwajo

Kab. Buton

II 8   303 km Laut, Darat, Udara

 

 

PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari meliputi seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama se-wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota. Provinsi Sulawesi Tenggara dilihat dari peta pulau Sulawesi di Jazirah Tenggara. Akan tetapi bila dilihat dari sudut geografis, maka Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara terletak di bagian Selatan garis Khatulistiwa yang memanjang dari Utara ke Selatan diantara 3 derajat L.S sampai 6 derajat L.S dan melebar dari Barat ke Timur diantara 120 0 45' Bujur Timur sampai 124 0 60' Bujur Timur.

  1. Luas Wilayah : Luas Daratan 38.140 km2 atau 3.814.000 ha dan wilayah perairan (laut) seluas 110.000 km2 atau 11.000.000 ha.
  2. Kota/ Kabupaten :
    1. Kota Kendari
    2. Kota Bau-bau
    3. Kabupaten Bombana
    4. Kabupaten Buton
    5. Kabupaten Buton Utara
    6. Kabupaten Kolaka
    7. Kabupaten Kolaka Utara
    8. Kabupaten Konawe
    9. Kabupaten Konawe Selatan
    10. Kabupaten Konawe Utara
    11. Kabupaten Raha
    12. Kabupaten Wakatobi

Dokumen Yurisdiksi dapat di unduh disini

 

Baca juga :
Modul load_related_items belum di konfigurasi

Data yang disajikan disini adalah data dari Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama pada portal http://infoperkara.badilag.net


Putusan Banding

Putusan Banding Tahun 2015

Putusan yang dipublikasi pada website ini adalah putusan yang telah melalui proses anonimasi (pengaburan) identitas para…

Putusan Banding Tahun 2014

Putusan Banding Tahun 2013

Putusan Banding Tahun 2012

Putusan Banding Tahun 2011

 

Laporan Perkara

LAPORAN KEADAAN PERKARA BULAN JULI TAHUN 2015

Surat Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A/645/OT.01.2/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Laporan Keadaan…

Laporan Perkara Tahun 2015

Perkara Banding yang ditangani Tahun 2014

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

 

Kepegawaian

Data Statistik Sumber Daya Manusia Tahun 2014

SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai…

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2013

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2012

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2011

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2010

 
 

Aset Pengadilan

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor tahun 2013

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan penatausahaan sarana dan prasarana kantor di Pengadilan Tinggi Agama Kendari,…

Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2011

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2010

Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

 

DIPA / APBN

 

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2015

Tabel Data Distribusi Realisasi Anggaran Perbulan DIPA Program 01 tahun 2015 Periode per Bulan Belanja Pegawai …

Realisasi Anggaran DIPA tahun 2014

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2013

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2012

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2011

 
Powered by yudhi.tc@gmail.com @2013
Render time: 0.0873 Memory: 5.99MB
| Hari ini : 1,204 Bulan ini : 50,910 Tahun ini : 50,910 Total 5,945,319 Hit Kunjungan    RSS | Site Map | Facebook | Admin