Senin 15 Oktober 2018 | 4 Safar 1440 H | 18:43:44
IP Anda : 54.161.77.30
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

UPAYA POSITIVISASI HUKUM PIDANA ISLAM BIDANG PERKAWINAN DALAM RUU HUKUM MATERIL PERADILAN AGAMA

UPAYA POSITIVISASI HUKUM PIDANA ISLAM BIDANG PERKAWINAN

DALAM RUU HUKUM MATERIL PERADILAN AGAMA

 

Oleh  :   M. TOYEB

PENDAHULUAN

Indonesia bukan negara agama, namun juga bukan negara sekuler yang memisahkan agama dalam kehidupan bernegara. Keberadaan agama di Indonesia dijamin dan dilindungi  oleh negara untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan konstitusi. Islam sebagai salah satu agama resmi diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke VII masehi dan sekarang menjadi agama yang mayoritas dianut oleh bangsa Indonesia.

Berdasarkan jaminan konstitusi tersebut, maka umat Islam Indonesia dapat mengamalkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Jaminan dan perlindungan oleh negara tersebut terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen pasal 29 ayat (2) sebagai berikut :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-msing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” [1]


[1] ) Prof.Dr.Drs.H. Muhammad Amin Suma,MA.,SH.,MM., Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Jakarta, hal. 69.


selengkapnya