Selasa 15 Oktober 2019 | 15 Safar 1441 H | 04:35:20
IP Anda : 3.227.240.31
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

Siapa yang berwenang menangani Pengaduan ?

YANG BERWENANG MENANGANI PENGADUAN


A. Badan Pengawasan Mahkamah Agung

   1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat menangani pengaduan, baik
      atas inisiatif sendiri atau atas perintah Pimpinan Mahkamah Agung
      terhadap pengaduan yang melibatkan satuan kerja atau aparat di
      Mahkamah Agung, serta unit kerja atau aparat Pengadilan Tingkat
      Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

2. Sedapat mungkin Badan Pengawasan mendelegasikan pelaksanaan
   penanganan pengaduan kepada Pengadilan Tingkat Banding setempat;

3. Penanganan suatu pengaduan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan dalam
   hal:

   a. Terlapor telah pindah tugas dari pengadilan di mana peristiwa atau
        perbuatan yang dilaporkan terjadi ke pengadilan lain yang berada di
        wilayah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berbeda dari yang
        semula;

   b. Pengaduan bersifat penting atau menarik perhatian publik; dan
   c. Penanganan pengaduan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau
        Pengadilan Tingkat Pertama dinilai berlarut-larut


B. Pengadilan Tingkat Banding

   1. Pengadilan Tingkat Banding dapat menangani pengaduan baik atas
      inisiatif sendiri atau atas perintah Mahkamah Agung terhadap pengaduan
      yang melibatkan unit kerja atau aparat di Pengadilan Tingkat Banding atau
      Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya;

   2. Pelaksana penanganan pengaduan pada Pengadilan Tingkat Banding
      adalah Pimpinan Pengadilan dan Hakim Tinggi, dengan dibantu oleh
      Panitera Muda Hukum yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi
      kesekretariatan.


C. Pengadilan Tingkat Pertama

   1. Pengadilan Tingkat Pertama hanya memiliki kewenangan sebatas
      menerima pengaduan, dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan
      tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung
      dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pedoman ini;

   2. Pengadilan Tingkat Pertama hanya dapat menangani pengaduan yang
      berkaitan dengan unit kerja atau aparat di pengadilan yang bersangkutan
      berdasarkan perintah dari Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding atau
      Pimpinan Mahkamah Agung;

   3. Pelaksana penanganan pengaduan di Pengadilan Tingkat pertama adalah
      Pimpinan Pengadilan dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan
      dibantu oleh Panitera Muda Hukum yang menjalankan fungsi
      kesekretariatan.

 

Baca juga :
Modul load_related_items belum di konfigurasi