Minggu 21 Januari 2018 | 4 Jumadil Awwal H | 09:49:45
IP Anda : 54.91.16.95
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

Sejarah Pembentukan

SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

 

Masa (Periode ) Prapemerintahan Hindia Belanda

1. Tahkim dan muhakkam
Ketika pemeluk umat islam masih sedikit, wujud Peradilan Agama belum seperti sekarang ini, pada masa itu bila terjadi perselisihan atau sengketa, diantara anggota masyarakat, diselesaikan dengan cara tahkim kepada guru atau mubaligh yang dianggap mampu dan berilmu Agama, orang yang bertindak sebagai hakim disebut muhakkam.

 

Masa (Periode) Ahlul Hilli Wal’aqdi

Ketika penganut Agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau Qodhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh ahlul hilli wal’aqdi, yaitu pengangkatan atas seseorang  yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka.
 
 
Masa (Periode) Tauliyah
  1. di Aceh dengan nama Mahkamah Syari’ah Jeumpa
  2. di Sumatra Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara’
  3. di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai istilah “Hakim Syara” atau”Qadhi Syara
  4. di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari, kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar,
  5. di Sumbawa Hakim Syara’ di Sumatra Barat nama mahkamah  tuan kadi atau Angku Kali;
  6. di Bima (NTB) dengan nama Badan Hokum Syara dan;
  7. di kerajaan Mataram Pengadilan Surambi , disebut demikian karena tempat mengadili dan memutus perkara adalah di Serambi Masjid.

 

Masa (Periode ) Peralihan / Transisi

Berlakunya hukum perdata islam diakui oleh VOC dengan resolute der indische regeling tanggal 25mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan aturan hokum perkawinan dan hokum kewarisan menurut hokum islam , atau compendium freijer; untuk dipergunakan di pengadilan VOC .
Juga terdapat kumpulan-kumpulan hokum perkawinan dan hokum kewarisan menurut hokum islam yang dibuat yang dipakai di daerah-daerah lain , yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar.

 

Masa (Periode ) Pemerintahan Hindia Belanda Ke-I

Di dala m pasal 1 stbl.1882 no 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah di bentuk (pengadilan) landraad maka disana di bentuk pengadilan agama. Didalam sbl.1882 no. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Didalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat yang berbunyi “keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang” yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no 22 jo kemudian stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, disebutkan : “jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan ituharus diputus menurut Hukum Syara’(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam”

 

Masa (Periode ) Pemerintahan Hindia Belanda Ke-II

Pada tahun 1925 regering reglement di ubah namanya menjadi : IS (wet de op staats inrichting van nederlands indie) dengan stbld. 1925 No. 415 jo. 447 pasal 78 RR lama dijadikan/diberi pasal baru, yaitu 134 IS (indiche staats regeling)
Pada tahun 1929 baru diadakan perubahan mengenai isi stbld . 1925 tersebut dan dalam kaitannya dengan lembaga Peradilan Agama . Pada tahun 1929 baru di adakan perubahan mengenai isi dari IS, yaitu dengan Stbld . 1929 No. 221 Pemerintah Hindia Belanda mengubah pasal 134 ayat (2) IS , sehingga di nyatkan bahwa ,
      Dalam hal terjadi perkara perdata antara sessama orang islam akan di selesaikan oleh hakim agama islam islam apabila hokum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonasi.
Pernyataan pasal itu dapat diartikan bahwa hokum islam tidak berlaku lagi di Indonesia kecuali untuk hal-hal yng menghendaki oleh hokum adat . Pasal 134 ayat (2) IS 1925 itulah yang menjadi formal dan pangkal tolak dari teori “receptie
 Sejak saat itu, bermulalah suatu masa dimana seakan-akan masyarakat Indonesia telah merasakan suatu hal yang benar dan biasa saja hukum islam itu bukan hokum di Indonesia dan telah tertanam didalam pikiran orang khususnya kalangan sarjan hukkum bahwa yang berlaku adalah hokum adat , dan hanyalah, kalau hokum islam itu menjadi hokum adat barulah menjadi hokum.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pemerintah penjajah mengeluarkan stbld. 1937 No. 116 yang mengurangi wewenang Pengdilan Agama memeriksa perkara waris sehingga wewenangnya hanya mengenai Nikah, Talak, dan Rujuk saja. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa, bila sebuah keputusan hakim agama tidak di terima untuk dijalankan (enggan dilaksanakan), maka dimintakan executor verklaring  ke Pengadilan Negeri (Peradilan Umum).
Dengan stbl. 1937 no. 638 dan 639 di atur pembentukan pengadilan agama (disebut Kerapatan Kadi) dan Pengadilan Tinggi Agama (disebut Kerapatan Kadi Besar) di Kalimantan seLatan dan Timur,  dengan mengecualikan daerah pulau laut dan dan hulu sungai. Sedang mengenai wilayah kekuasaan mengadili, dan ketentuan lain tidak berbeda dengan ketentuan untuk lingkungan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura.
Kemudian dengan stbld. 1937 No. 610 di bentuk lembaga Peradilan Banding (Appel) yaitu Mahkamah Islam Tinggi dalam Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Dalam pasal 7 disebutkan susunan pengadilan yang terdiri dari seorang ketua, dua orang anggota , dan seorang panitera. 

 

Masa (Periode ) Penjajahan Jepang

Lembaga Pengadilan Agama yang sudah ada sejak penjajahan Belanda, tetap berdiri dan di biarkan bentuknya semula. Perubahan yang yang dilakukan terhadap lembaga ini hanyalah dengan memberikan atau mengubah nama saja yaitu sooryoo hooin untuk pengadilan agama dan kaikyoo kootoo hooin untuk Mahkamah Islam Tinggi (Pengadilan Tinggi Agama).
            Dalam sidang dewan pertimbangan (sanyo kaigi) di persoalkan apakah urusan agama islam dilaksanakan oleh pemerintah, dan apakah pengadilan agama berdiri terpisah dengan pengadilan negeri atau menjadi bagian dari pengadilan negeri, dengan mengangkat penasihat urusan agama . H. Zaini A. Noeh dan H. A Basiit Adnan dalam buku sejarah singkat pengadilan agama islam di Indonesia menuliskan.  Bahwa jepang berpendirian untuk mengadakan keseragaman (unifikasi) dalam peradilan, yaitu satu peradilan untuk semua golongan penduduk kecuali untuk bangsa jepang.meninjau secara ringkas tentang keadaan peradilan diseluruh Indonesia zaman jepang adalah sukar sekali , oleh karena daerah-daerah Indonesia pada zaman pendudukan jepang dibagi-bagi dalam kekuasaan yang berbeda, yakni Sumatra adalah termasuk daerah angkatan darat yang berpusat di shonanto (Singapura), Jawa Madura dan Kalimantan adalah daerah angkatan darat yang berpusat di Jakarta . sedang Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara adalah daerah angkatan laut yang berpusat di Makasar.

 

Masa Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia

Dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman ditegaskan :
  1. Prinsip Peradilan dilakukan”demi keadilan beradasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat 1) Proses Peradilan Sederhana , cepat dan biaya ringan ( Pasal 4 ayat 2)
  2. Kekuasan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :
·        Peradilan Umum
·        Peradilan Agama
·        Peradilan Militer
·        Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 10 Ayat 1)
  1. Kasasi berada di tangan Mahkamah Agung untuk semua lingkungan Peradilan  Negara , (pasal 10ayat 2,3, dan 4)
  2. Badan-badan Peradilan (di luar lingkungan departemen kehakiman secara organisatoris , administrative dan financial tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen (Pasal 11 Ayat 1) ; dan
  3. Susunan kekuasaan dan acara dari badan-badan peradilan tersebut diatur dalam Undang-Undang tersendiri (Pasal 12).
Dalam pasal 63 ayat 1 di tegaskan bahwa, Yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah
a.       Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
b.      Pengadilan Umum bagi lainnya.
Setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan setelah berlakunya  UU no. 7 tahun 1989 terdapat 16 hal yang merupakan wewenang Pengadilan Agama. selanjutnya dikeluarkan Pengaturan Menteri Agama ( PMA) No. 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah.
            Pada tahun 1985 di keluarkan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung . dalam Pasal 1 ditetapkan bahwa , Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara Sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat Republic Indonesia NO. III MPR / 1978. Dalam pasal 2 ditetapkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Agama Tertinggi dari semua lingkungan pengadilan , yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
Tahun 1989 -1999
            Setalah berlakunya UU No. 7 tahun 1989,di keluarkan tiga peraturan yaitu :
a.       Surat edaran Mahkamah Agung No. 1tahun 1990, tanggal 12 maret 1990 tentang petunjuk pembuatan penetapan sesuai pasal 84 ayat 4 UU No. 7 tahun 1989;
b.      Surat edaaran menteri agama No. 2 tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan UU No. 7 tahun 1990; dan
c.       Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam.
Empat lingkungan kekuasaan kehakiman yaitu:
1.      Peradilan Umum
2.      Peradilan Agama
3.      Peradilan Militer
4.      Peradilan Tata Usaha Negara
Berdasarkan pasal 11 UU No.14 tahun 1970 empat lingkungan kekuasaan kehakiman tersebut diatas secara administrative, organisatoris, dan financial berada di bawah lingkungan departemen masing-masing. Dengan demikian departemen kehakiman membawahi peradilan umum dan peradilan tata usaha Negara , departemen agama membawahi peradilan agama dan departemen pertahanan dan keamanan (dahulu) membawahi peradilan militer.
 
SEJARAH SINGKAT PERADILAN AGAMA
Jauh sebelum pemerintah colonial belanda menginjak kaki di Indonesia , yang dewasa ini penduduknya mayoritas islam, ini telah terbentuk masyarakat islam ysng kuat. Di beberapa daerah di Indonesia islam sebagai Agama resmi dan Hokum Negaranya, seperti sultan-sultan di aceh, pagaruyung dan bonjol (minang kabau), Demak, Pajang, Mataram, Banjar, Pasai, bahkan juga di Malaka dan Brunai Semenanjung Malaya.
Prof.Mr.Lodewijk Willem Christian Van Den Berg ini pulalah yang menappealkan kepada pemerintah belanda agar kepada orang-orang Indonesia yang beragama islam yang beragama islam tetap diperlakukan hokum islam walaupun dengan beberapa penyimpangan seperti tercantum semula dalam pasal (75 RR Pasal 78) dan pasal 109 RR stbld statbladaad 1854 No. 129 di Negeri Belanda dan S. 1855 No.2 di Hindia Belanda.
Pemerintah colonial belanda untuk pertama kali dibentuk peradilan agama yang berbeda-beda dalam wilayah hindia belanda (indonesia) seperti:
  1. di jawa dan madura terdapat peradilan agama tetapi hakim tersendiri tidak ada, Peradilan Agama di lakukan oleh pemimpin-pemimpin masjid yang dinamakan penghulu.
  2. di Aceh , Jambi Sambas Pontianak, di daerah-daerah pantai Kalimantan Tenggara , Sulawesi, Ternate, Ambon terdapat Hakim Agama tersendiri , di samping pegawai-pegawai mesjid, hakim agama yang disebut Kali, Qadhi atau Hakim.
  3. di Minang kabau atau Sumatra barat sekarang tidak terdapat hakim Agama tersendiri akan tetapi urusan agama diadili oleh rapat agama nagari yang anggota-anggotanya terdiri dari kepala-kepala Nagari.
  4. di Tanah Gayo, Alas dan Batak di Sumatra, disebagian besar Sumatra selatan , Bangka, beliton, dan minahasahanya dikenal segolongan pegawai agama yang diserahi memelihara mesjid-mesjidpegawai melaksanakan perkawinan dan perkerjaan lain-lain menurut syari’at islam, tetrapi disamping itu tidak melakukan kekuasaan kehakiman. Oleh karena tidak adanya hakim agama maka sengketa tentang perkawinan dan perceraian diantara hakim pribumi.

 

SEJARAH TERBENTUKNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Yurisdiksi pengadilan agama di wilayah provinsi sulawesi tenggara masuk dalam yurusdiksi dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Kemudian sejak tahun 1995 berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1995 diresmikankanlah Pengadilan Tinggi Agama Kendari bersamaan dengan 3 Pengadilan Tinggi Agama lainnya di wilayah Bengkulu, Palu dan Kupang. Pengadilan Tinggi Agama Kendari mulai beroperasi dan menjalankan fungsinya sejak tanggal 25 November 1995 hingga saat ini

 

SEJARAH PEMBINAAN BADAN PERADILAN AGAMA

  1. Zaman kerajaan Islam s.d tahun 1982, pembinaan dilakukan langsung oleh Sultan
  2. Sejak 19 Januari 1882 s.d 25 Maret 1946, pembinaan dilakukan oleh Kementrian Kehakiman
  3. 26 Maret 1946 s.d 16 Desember 1970, pembinaan dilakukan oleh Departemen Agama
  4. 17 Desember 1970 s.d 30 Juni 2004, pembinaan dilakukan oleh dua institusi yaitu 
  •   Secara teknis yustisial oleh Mahkamah Agung
  •   Secara organisatoris, administratif dan finansial oleh Departemen Agama

 5.  Sejak 30 Juni 2004 hingga saat ini pembinaan dilakukan oleh Mahkamah Agung RI

 

Baca juga :
Modul load_related_items belum di konfigurasi

Data yang disajikan disini adalah data dari Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama pada portal http://infoperkara.badilag.net


Putusan Banding

Putusan Banding Tahun 2015

Putusan yang dipublikasi pada website ini adalah putusan yang telah melalui proses anonimasi (pengaburan) identitas para…

Putusan Banding Tahun 2014

Putusan Banding Tahun 2013

Putusan Banding Tahun 2012

Putusan Banding Tahun 2011

 

Laporan Perkara

LAPORAN KEADAAN PERKARA BULAN JULI TAHUN 2015

Surat Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A/645/OT.01.2/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Laporan Keadaan…

Laporan Perkara Tahun 2015

Perkara Banding yang ditangani Tahun 2014

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

 

Kepegawaian

Data Statistik Sumber Daya Manusia Tahun 2014

SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai…

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2013

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2012

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2011

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2010

 
 

Aset Pengadilan

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor tahun 2013

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan penatausahaan sarana dan prasarana kantor di Pengadilan Tinggi Agama Kendari,…

Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2011

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2010

Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

 

DIPA / APBN

 

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2015

Tabel Data Distribusi Realisasi Anggaran Perbulan DIPA Program 01 tahun 2015 Periode per Bulan Belanja Pegawai …

Realisasi Anggaran DIPA tahun 2014

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2013

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2012

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2011

 
Powered by yudhi.tc@gmail.com @2013
Render time: 0.0858 Memory: 6.01MB
| Hari ini : 1,217 Bulan ini : 50,923 Tahun ini : 50,923 Total 5,945,332 Hit Kunjungan    RSS | Site Map | Facebook | Admin