Senin 15 Oktober 2018 | 4 Safar 1440 H | 18:44:00
IP Anda : 54.161.77.30
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

PENGADILAN AGAMA DI ERA EKONOMI SYARIAH

PENGADILAN AGAMA DI ERA EKONOMI SYARIAH

Oleh:  H. Muhammad Muhibbuddin (H.M.M)
(Hakim pada Pengadilan Agama Karangasem Bali)

dan

Oleh: Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I
(Hakim pada Pengadilan Agama Bengkalis)

 

A.    Pendahuluan 

Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah (kemuliaan dan kesuksesan) dalam hidup berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW tidak muncul dari ruang hampa. Ekonomi Syariah tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan sejarah ummat Islam di sepanjang zaman. Meskipun Ekonomi Syariah  sebagai ilmu baru muncul pada tahun 1970-an namun pemikiran ekonomi Syariah dan praktek ekonomi Syariah  telah ada sejak Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW pada abad akhir 6 M hingga awal abad 7 M.

Di Indonesia sendiri pemikiran ekonomi syariah dan praktek  ekonomi syariah secara kelembagaan dapat dilacak dari perkembangan bank syariah. Bank Syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah ada deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini disebabkan karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga termasuk nol persen (peniadaan bunga). Kemudian posisi perbankan Syariah semakin pasti setelah disahkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga  maupun keuntungan bagi hasil.[1]


[1]  Muhammad Syafi'i Antonio, "Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Mawarid Edisi VII, Februari 1999, hlm. 24.