Senin 15 Oktober 2018 | 4 Safar 1440 H | 18:45:13
IP Anda : 54.161.77.30
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

ITSBAT POLIGAMI ANTARA PENYELUNDUPAN DAN TEROBOSAN HUKUM

ITSBAT POLIGAMI ANTARA PENYELUNDUPAN DAN TEROBOSAN HUKUM

Oleh : Drs. H. Adnan Qohar, SH.,MH.

(Ketua Pengadilan Agama Nganjuk )

 

1. Pendahuluan

Nikah atau perkawinan dalam tataran definisi adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)  Lebih lanjut tentang tata cara, hukum, syarat rukun dan seluk beluk perkawinan  telah diatur dalam undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

            

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas seorang pria hanya mempunyai satu orang isteri atau asas monogami. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, dalam hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri tidak lantas melarang sepenuhnya seorang suami untuk berpoligami, poligami dibolehkan bagi seorang suami dengan syarat dan prosedur tertentu. Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin untuk berpoligami.[1]


 

[1] Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. III, 1998,hlm. 171.

Selengkapnya :